Ketika Dunia Digital Tidak Lagi Menjadi Ruang Aman bagi Anak Perempuan
Kampanye & Pendidikan Publik 18 October 2026

Ketika Dunia Digital Tidak Lagi Menjadi Ruang Aman bagi Anak Perempuan

Memperingati Hari Anak Perempuan Internasional, 11 Oktober 2026

Oleh: Kiki Ayu Septiyani — Koordinator Program Perkumpulan DAMAR

Setiap 11 Oktober, kita memperingati Hari Anak Perempuan Internasional. Peringatan ini menjadi pengingat bahwa setiap anak perempuan berhak tumbuh, belajar, bersuara, menentukan masa depan, dan hidup tanpa kekerasan. Namun, ketika membicarakan pemenuhan hak anak perempuan, ada satu ruang yang tidak bisa kita abaikan: ruang digital.

Internet telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari anak perempuan. Mereka menggunakannya untuk belajar, mencari hiburan, membangun pertemanan, dan mengekspresikan diri. Namun, di balik berbagai peluang tersebut, ruang digital juga menyimpan risiko kekerasan seksual, manipulasi, dan eksploitasi. Persoalannya, kekerasan digital tidak selalu mudah dikenali, bahkan oleh anak yang mengalaminya sendiri.

Kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) dan kekerasan berbasis gender online (KBGO) dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pelecehan melalui pesan, penyebaran foto atau video intim tanpa persetujuan, ancaman penyebaran konten pribadi, hingga pemaksaan anak untuk membuat atau mengirimkan konten seksual. Dalam sejumlah kasus, kekerasan yang bermula di ruang digital bahkan berlanjut ke dunia nyata.

Salah satu pola kekerasan yang perlu mendapat perhatian serius adalah child grooming. Istilah ini merujuk pada proses ketika pelaku membangun kedekatan dan kepercayaan dengan anak, kemudian memanfaatkan hubungan tersebut untuk tujuan eksploitasi atau kekerasan seksual. Di ruang digital, proses ini dapat berlangsung melalui media sosial, aplikasi percakapan, layanan siaran langsung (live streaming), maupun permainan daring.

Grooming tidak selalu dimulai dengan perkataan atau permintaan yang mencurigakan. Pelaku dapat hadir sebagai sosok yang penuh perhatian, sering memberikan pujian, menawarkan hadiah, atau menjadi tempat anak bercerita ketika merasa tidak dipahami oleh lingkungan sekitarnya. Seiring waktu, pelaku dapat mendorong anak untuk merahasiakan hubungan mereka, mengajak anak melakukan percakapan yang semakin pribadi, meminta foto atau video, hingga memanfaatkan kedekatan emosional tersebut untuk mengendalikan anak.

Dalam situasi seperti ini, anak mungkin merasa sedang menjalin pertemanan atau hubungan yang membuatnya nyaman. Ketika permintaan pelaku mulai menimbulkan ketakutan, anak bisa merasa kesulitan untuk menolak karena sudah telanjur percaya, merasa berutang budi, atau takut kehilangan seseorang yang dianggap dekat. Pada tahap tertentu, pelaku bahkan dapat menggunakan ancaman dan pemerasan untuk mempertahankan kendali atas anak.

Dalam pembahasannya mengenai child grooming, Komnas Perempuan menyoroti pentingnya memahami manipulasi emosional dan relasi kuasa dalam proses tersebut. Hubungan yang tampak seperti hubungan asmara tidak serta-merta menunjukkan adanya relasi yang setara. Terlebih jika hubungan tersebut melibatkan anak dan orang dewasa, terdapat ketimpangan usia, pengalaman, dan posisi yang dapat menempatkan anak dalam situasi rentan (Komnas Perempuan, 2026).

Karena itu, pengalaman anak tidak boleh dinilai hanya berdasarkan apa yang terlihat di permukaan. Anak yang masih berkomunikasi dengan pelaku, tidak segera melapor, atau bahkan terlihat membela pelaku bukan berarti menyetujui kekerasan yang dialaminya. Manipulasi, rasa takut, dan tekanan emosional dapat membuat anak kesulitan mengenali situasi yang dihadapinya maupun keluar dari hubungan tersebut.

Ketika anak belum menyadari bahwa dirinya sedang dimanipulasi, bukan berarti kekerasan tidak terjadi. Justru, pemahaman inilah yang perlu menjadi dasar bagi keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait dalam memberikan perlindungan.

Di Balik Angka, Ada Anak yang Membutuhkan Perlindungan

Sejumlah data menunjukkan bahwa persoalan keamanan anak di ruang digital perlu mendapat perhatian serius.

Kajian dasar UNICEF Indonesia (2025) menemukan bahwa 50,3% anak dalam penelitian tersebut pernah melihat gambar seksual di media sosial. Sebanyak 42% pernah merasa tidak nyaman atau takut akibat pengalaman di internet, sementara hanya 37,5% yang pernah menerima informasi mengenai cara menjaga keamanan saat beraktivitas daring.

Sementara itu, penelitian Disrupting Harm in Indonesia yang dilakukan oleh ECPAT International, INTERPOL, dan UNICEF Office of Research–Innocenti menemukan bahwa sekitar 2% anak pengguna internet berusia 12–17 tahun mengalami eksploitasi dan kekerasan seksual di ranah daring dalam 12 bulan sebelum survei dilakukan. Angka tersebut diperkirakan setara dengan sekitar 500.000 anak di Indonesia (ECPAT International et al., 2022).

Angka-angka tersebut bukan sekadar statistik. Di baliknya, ada anak-anak yang mungkin memilih diam karena takut dimarahi, merasa malu, khawatir tidak dipercaya, atau takut konten pribadi mereka tersebar lebih luas. Sebagian anak mungkin juga belum memahami bahwa perhatian yang diberikan seseorang dapat menjadi bagian dari manipulasi yang mengarah pada eksploitasi.

Gambaran serupa juga terlihat dalam pengalaman pendampingan Perkumpulan DAMAR Lampung. Berdasarkan data internal periode 2023–2025, terdapat 71 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang didampingi. Dari jumlah tersebut, 14 kasus merupakan KBGO/KSBE.

Data ini menjadi salah satu bahan untuk melihat kebutuhan pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender online di Lampung. Namun, jumlah kasus yang tercatat tidak dapat langsung menggambarkan keseluruhan kejadian di masyarakat. Kasus yang masuk ke layanan merupakan kasus yang berhasil dijangkau dan dilaporkan. Sementara itu, masih ada kemungkinan perempuan dan anak mengalami kekerasan, tetapi belum berani atau belum memiliki akses untuk mencari pertolongan.

Di balik setiap kasus, terdapat pengalaman dan kebutuhan korban yang berbeda. Ada yang membutuhkan bantuan untuk menghentikan ancaman, ada yang menghadapi risiko penyebaran konten pribadi, ada yang membutuhkan dukungan psikologis, dan ada pula yang memerlukan pendampingan hukum. Data pendampingan bukan sekadar catatan administratif, melainkan pengingat bahwa respons terhadap kekerasan harus berangkat dari kebutuhan dan keselamatan korban.

Di sinilah respons keluarga dan lingkungan menjadi penting. Ketika anak akhirnya berani bercerita, tanggapan pertama yang diterimanya dapat menentukan apakah ia merasa cukup aman untuk melanjutkan cerita dan mencari pertolongan.

Sayangnya, anak yang mengalami KSBE masih berisiko menghadapi pertanyaan seperti, “Kenapa mau mengirim foto?”, “Kenapa percaya sama orang itu?”, atau “Kenapa tidak langsung memblokir akunnya?”

Pertanyaan semacam ini dapat membuat anak merasa ikut bersalah atas kekerasan yang dialaminya. Padahal, tanggung jawab atas manipulasi, ancaman, pemerasan, dan penyebaran konten intim tanpa persetujuan berada pada pelaku.

Mengajarkan anak menjaga keamanan digital tentu penting. Namun, edukasi tersebut tidak boleh berubah menjadi beban yang membuat anak merasa harus mampu mencegah seluruh risiko seorang diri. Anak perlu memahami batasan, privasi, dan cara mencari bantuan. Pada saat yang sama, orang dewasa, penyedia platform, dan negara juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman.

Tantangan Penanganan KSBE Tidak Berhenti pada Pelaporan

Ketika KSBE terjadi, penanganannya tidak cukup hanya dengan meminta pelaku menghapus konten atau meminta anak berhenti menggunakan media sosial. Kekerasan digital dapat meninggalkan dampak yang berkelanjutan, sementara proses untuk memperoleh perlindungan dan keadilan kerap menghadirkan tantangan tersendiri.

Pengalaman pendampingan Perkumpulan DAMAR menunjukkan bahwa serangan digital tidak selalu berhenti ketika korban memutus komunikasi dengan pelaku atau melaporkan kejadian yang dialaminya. Ancaman dapat terus berlangsung, sementara penyintas harus menghadapi proses penanganan yang tidak selalu mudah.

Dalam salah satu kasus yang didampingi DAMAR pada 2021, seorang perempuan muda mengalami KBGO yang dilakukan oleh pacarnya. Pelaku merekam hubungan seksual mereka secara diam-diam, kemudian menggunakan rekaman tersebut sebagai alat ancaman untuk memaksa korban kembali melakukan hubungan seksual. Pelaku juga meminta sejumlah uang dan barang untuk memenuhi kebutuhannya.

Kasus tersebut memperlihatkan bagaimana konten intim dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan korban. Kekerasan tidak hanya terjadi ketika rekaman dibuat tanpa sepengetahuan korban, tetapi juga ketika rekaman tersebut digunakan untuk mengancam, memaksa, dan mengambil keuntungan dari kerentanan korban.

Dalam proses penanganannya, DAMAR menghadapi tantangan terkait pembuktian dan penerapan ketentuan pidana di ranah elektronik. Pada saat itu, proses hukum yang ditempuh menghadapi persoalan pembuktian terkait transmisi atau penyebaran video. Penanganan perkara kekerasan seksual dan perkara terkait informasi elektronik juga berlangsung melalui proses persidangan yang terpisah, sehingga korban harus menghadapi proses hukum berulang kali.

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa keberanian penyintas untuk melapor perlu diikuti oleh respons yang cepat, aman, dan berpihak kepada korban. Penyintas tidak seharusnya dibebani untuk menghadapi pelaku seorang diri, mengumpulkan seluruh bukti tanpa bantuan, atau menanggung stigma akibat kekerasan yang dialaminya.

Penanganan kasus membutuhkan lebih dari sekadar keberadaan aturan hukum. Diperlukan layanan pendampingan yang memadai, penguatan kapasitas dalam penanganan bukti digital, koordinasi antarlembaga, perlindungan dari ancaman dan penyebaran ulang konten, serta respons aparat penegak hukum yang memahami karakter kekerasan seksual dan KBGO.

Salah satu tantangan utama dalam penanganan KBGO/KSBE adalah pembuktian digital. Pesan, akun, tautan, rekaman percakapan, dan konten yang berkaitan dengan kejadian dapat menjadi bagian penting dalam proses penanganan. Namun, bukti tersebut bisa terhapus, akun pelaku berganti, atau konten tersebar kepada banyak pihak. Di sisi lain, pengumpulan bukti harus dilakukan secara hati-hati agar korban tidak kembali mengalami tekanan atau dipaksa berulang kali menceritakan pengalaman yang menyakitkan.

Tantangan lainnya adalah ancaman penyebaran konten. Pelaku dapat menggunakan foto atau video yang telah dimiliki untuk menekan korban agar memenuhi permintaan lain. Anak mungkin takut melapor karena khawatir konten tersebut benar-benar disebarkan, dilihat teman-temannya, atau diketahui keluarganya. Ketakutan ini dapat membuat anak tetap berada dalam kendali pelaku meskipun sebenarnya ingin keluar dari situasi tersebut.

Penanganan kasus juga membutuhkan kapasitas dan koordinasi berbagai pihak. Pendamping, layanan perlindungan perempuan dan anak, tenaga psikologis, aparat penegak hukum, dan penyedia platform digital memiliki peran yang saling berkaitan. Anak membutuhkan tempat bercerita yang aman, penilaian risiko, dukungan psikologis, perlindungan dari ancaman lanjutan, serta akses terhadap proses hukum yang tidak menyalahkan korban. Pada saat yang sama, mekanisme pelaporan dan penanganan konten oleh platform harus mudah diakses dan ditindaklanjuti secara cepat.

Berbagai catatan Komnas Perempuan mengenai KBGO juga menyoroti perlunya penguatan akses layanan, kapasitas aparat penegak hukum, infrastruktur pendukung, dan kemampuan forensik digital. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum saja belum cukup. Aturan perlu didukung oleh layanan yang mudah diakses, petugas yang memahami karakter kekerasan digital, koordinasi yang berjalan efektif, dan dukungan pemulihan yang tidak berhenti setelah pelaporan dilakukan.

Dalam seluruh proses tersebut, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prinsip utama. Anak tidak seharusnya berulang kali membuktikan bahwa dirinya adalah korban, menghadapi pertanyaan yang menyudutkan, atau menanggung sendiri dampak dari konten yang disebarkan pelaku. Identitas dan privasinya harus dijaga. Informasi mengenai kasusnya juga tidak boleh disebarluaskan sembarangan karena penyebaran ulang dapat memperpanjang dampak kekerasan yang dialaminya.

Indonesia telah memiliki sejumlah kebijakan untuk memperkuat perlindungan dari kekerasan seksual dan ancaman di ruang digital. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi salah satu landasan hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 mengatur tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak.

Berbagai kebijakan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak di ruang digital telah mendapat perhatian melalui kerangka regulasi. Namun, keberadaan regulasi belum otomatis menjamin bahwa setiap anak perempuan yang mengalami serangan digital memperoleh perlindungan dan pemulihan yang memadai.

Tantangan tetap muncul dalam proses pelaporan, pengamanan bukti digital, penanganan pelaku, penghapusan atau pembatasan penyebaran konten, serta akses terhadap pendampingan psikologis dan bantuan hukum.

Dari perspektif pendampingan korban, keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari jumlah aturan yang diterbitkan atau akun yang ditindak. Ukuran penting lainnya adalah apakah penyintas dapat melapor tanpa takut disalahkan, apakah konten yang digunakan untuk mengancamnya dapat ditangani, apakah aparat dan penyedia layanan memiliki kapasitas yang memadai, serta apakah korban memperoleh pemulihan tanpa mengalami kekerasan atau stigma berulang.

Karena itu, pelaksanaan kebijakan perlu disertai penguatan layanan di tingkat daerah dan koordinasi yang jelas antara aparat penegak hukum, layanan perlindungan perempuan dan anak, tenaga psikologis, serta platform digital. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa mekanisme pengaduan dan perlindungan dapat diakses oleh anak perempuan dengan berbagai kondisi, termasuk mereka yang menghadapi keterbatasan akses informasi, layanan, dan dukungan keluarga.

Kekerasan Digital dan Upaya Pencegahan Perkawinan Anak

Pembicaraan mengenai kekerasan di ruang digital juga perlu dihubungkan dengan upaya pencegahan perkawinan anak. Keduanya memang merupakan persoalan yang berbeda, tetapi dalam situasi tertentu dapat saling berkaitan dan memengaruhi kehidupan anak perempuan.

Anak perempuan yang mengalami grooming, eksploitasi seksual, ancaman penyebaran konten intim, atau kekerasan dalam hubungan dapat menghadapi tekanan yang besar. Ketika keluarga mengetahui kejadian tersebut, respons yang muncul tidak selalu berupa dukungan dan perlindungan. Dalam situasi tertentu, anak justru disalahkan, dianggap telah mempermalukan keluarga, atau didorong untuk menikah demi menutup persoalan yang dianggap sebagai aib.

Situasi ini perlu menjadi perhatian dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Perkawinan bukanlah solusi untuk menyelesaikan kekerasan seksual, ancaman penyebaran konten pribadi, maupun dampak grooming. Mendorong anak menikah karena tekanan, rasa malu, atau keinginan menjaga nama baik keluarga justru berisiko menambah kerentanan dan membatasi kesempatan anak untuk melanjutkan pendidikan, memulihkan diri, serta menentukan masa depannya.

Pengalaman kekerasan digital juga dapat membuat anak merasa tidak memiliki pilihan. Ancaman dari pelaku, ketakutan menghadapi keluarga, dan kekhawatiran terhadap penilaian masyarakat dapat memengaruhi keputusan yang diambilnya. Karena itu, upaya pencegahan perkawinan anak perlu disertai lingkungan yang aman bagi anak untuk bercerita, akses terhadap pendampingan, serta dukungan agar anak tetap dapat melanjutkan pendidikan dan menjalani kehidupannya tanpa tekanan untuk menikah.

Penting untuk ditegaskan bahwa tidak setiap kasus KBGO/KSBE berujung pada perkawinan anak, dan tidak semua perkawinan anak berkaitan dengan kekerasan digital. Namun, kemungkinan adanya keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak perempuan perlu dilakukan secara menyeluruh.

Pencegahan perkawinan anak tidak cukup hanya dengan menyampaikan batas usia perkawinan atau mengajak orang tua menunda pernikahan. Upaya ini juga perlu menyentuh persoalan kekerasan, relasi kuasa, ketimpangan gender, stigma terhadap korban, serta akses anak terhadap informasi dan layanan perlindungan.

Keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah desa, layanan perlindungan perempuan dan anak, serta aparat penegak hukum perlu memiliki pemahaman yang sama bahwa anak yang mengalami kekerasan membutuhkan perlindungan, bukan tekanan untuk menikah. Anak perempuan harus diberi kesempatan untuk pulih, melanjutkan pendidikan, dan menentukan masa depannya tanpa harus mengambil keputusan besar karena rasa takut atau desakan lingkungan.

Upaya tersebut perlu disertai edukasi mengenai relasi yang sehat, batasan diri, persetujuan, manipulasi, dan keamanan digital yang sesuai dengan usia anak. Edukasi tidak cukup hanya dengan melarang anak menggunakan platform tertentu atau meminta mereka berhati-hati ketika berinteraksi di internet. Anak membutuhkan ruang untuk bertanya dan bercerita, sementara orang dewasa perlu mampu mengenali tanda-tanda manipulasi dan mengetahui ke mana harus mencari bantuan ketika anak berada dalam situasi berisiko.

Dengan demikian, pencegahan perkawinan anak dan pencegahan kekerasan digital dapat berjalan beriringan untuk memastikan anak perempuan memiliki ruang yang aman untuk tumbuh, memperoleh hak-haknya, dan menentukan pilihan hidupnya sendiri.

Hak Anak Perempuan Juga Berlaku di Ruang Digital

Peringatan Hari Anak Perempuan Internasional seharusnya menjadi momentum untuk melihat kembali bagaimana hak anak perempuan dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di ruang digital. Anak perempuan bukan hanya perlu dilindungi dari ancaman, tetapi juga berhak memperoleh akses terhadap informasi, pendidikan, pertemanan, dan kesempatan untuk berkembang tanpa mengalami kekerasan.

Upaya perlindungan tidak bisa dibebankan hanya kepada keluarga. Sekolah perlu menyediakan ruang aman bagi anak untuk bercerita. Masyarakat perlu menghentikan kebiasaan menyalahkan korban. Layanan pendampingan dan aparat penegak hukum perlu memperkuat respons yang berperspektif korban. Sementara itu, platform digital harus bertanggung jawab menyediakan mekanisme pelaporan dan perlindungan yang mudah diakses serta menindaklanjuti laporan secara memadai.

Bagi orang dewasa, salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan adalah memastikan anak tahu bahwa mereka boleh bercerita tanpa takut langsung dimarahi atau dihukum. Ketika anak mengungkapkan pengalaman yang membuatnya takut, dengarkan terlebih dahulu. Jangan memaksanya menjelaskan semuanya sekaligus, jangan menyebarkan ceritanya, dan jangan mengambil tindakan yang justru meningkatkan risiko bagi anak tanpa mempertimbangkan keselamatannya.

Jika anak mengalami grooming, ancaman, atau eksploitasi digital, yang dibutuhkan bukan penghakiman atas keputusan yang telah diambilnya, melainkan bantuan untuk menghentikan kekerasan dan memulihkan rasa amannya.

Pada akhirnya, memperingati Hari Anak Perempuan Internasional bukan hanya tentang membicarakan cita-cita besar bagi masa depan anak perempuan. Peringatan ini juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi bagaimana kita merespons ketika seorang anak perempuan mengalami kekerasan hari ini.

Apakah kita mendengarkannya? Apakah kita melindungi privasinya? Apakah kita memastikan ia mendapatkan pertolongan? Dan apakah sistem perlindungan yang tersedia benar-benar bekerja untuk menjamin keselamatannya?

Anak perempuan berhak hadir di ruang digital, membangun pertemanan, belajar, dan mengekspresikan diri. Mereka tidak seharusnya kehilangan hak-hak tersebut karena ancaman eksploitasi dan kekerasan. Mereka juga tidak seharusnya dipaksa menanggung sendiri akibat dari tindakan orang yang memanipulasi atau mengeksploitasi mereka.

Ruang digital yang aman bukanlah ruang yang menuntut anak perempuan untuk selalu waspada seorang diri, melainkan ruang yang menempatkan hak, keselamatan, dan martabat mereka sebagai tanggung jawab bersama. Begitu pula dalam upaya pencegahan perkawinan anak: anak perempuan perlu didukung agar dapat tumbuh, pulih ketika mengalami kekerasan, melanjutkan pendidikan, dan menentukan masa depannya tanpa tekanan atau paksaan.

Melindungi anak perempuan berarti memastikan mereka dapat tumbuh tanpa kekerasan, memperoleh pertolongan tanpa dihakimi, dan menentukan masa depan tanpa paksaan—baik di ruang digital maupun di kehidupan nyata.

Daftar Referensi

ECPAT International, INTERPOL, & UNICEF Office of Research–Innocenti. (2022). Disrupting Harm in Indonesia: Evidence on Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Global Partnership to End Violence Against Children.

https://www.unicef.org/innocenti/reports/disrupting-harm-country-reports

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2026, 26 Januari). Siaran pers Komnas Perempuan menyoroti praktik child grooming sebagai kekerasan berbasis gender dalam relasi kuasa.

https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-menyoroti-praktik-child-grooming-sebagai-kekerasan-berbasis-gender-dalam-relasi-kuasa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak. (2025).

https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/965/t/peraturan%20pemerintah%20nomor%2017%20tahun%202025

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (2025).

https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/2794/peraturan-pemerintah-nomor-30-tahun-2025

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (2022).

UNICEF Indonesia. (2025). Pengetahuan dan kebiasaan daring anak di Indonesia: Sebuah kajian dasar 2023.

https://www.unicef.org/indonesia/id/perlindungan-anak/laporan/pengetahuan-dan-kebiasaan-daring-anak-di-indonesia-sebuah-kajian-dasar-2023

Artikel Hari Anak Perempuan Internasional 2026.pdf
Lampiran Dokumen
Unduh File
SHARE : Facebook Twitter WhatsApp TikTok